Kebijakan Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang akan melakukan impor beras 500.000 ton pada akhir bulan Januari 2018, dengan alasan menipisnya stok cadangan beras dan untuk antisipasi lonjakan harga di pasaran adalah alasan yang mengada-ngada. Kebijakan impor beras adalah bukti kegagalan pemerintahan Jokowi-JK dalam mengatasi masalah pangan Nasional, terlebih sudah memasuki tahun akhir kekuasaanya.

Lebih jauh, kebijakan impor beras menunjukan berbagai program pangan yang dijalankan seperti, Upsus Pajale atau program upaya khusus padi jagung kedelai, program serap gabah petani (SERGAP) dan penetapan harga eceran tertinggi beras di pasaran termasuk operasi pasar yang dilakukan oleh Bulog telah Gagal total alias GATOT karena tidak mampu mengatasi krisis pangan di dalam Negeri.
penulis menilai kebijakan Impor beras hanya merugikan petani produsen, terlebih akan memasuki musim panen raya. Tentu saja impor beras akan mengancam anjloknya harga di tingkat petani. Selama ini Petani belum menikmati kebijakan yang mengutungkan terkait dengan harga gabah. Kebijakan SERGAP selama ini justeru merugikan petani, sebab penetapan harga pembelian Rp. 3.700 dibawah rata-rata harga di pasaran yang berkisar Rp. 4.500/kg.

Kebijakan impor oleh pemerintah dengan alasan untuk menjaga melokjaknya harga karena menipisnya stok beras nasional juga tidak masuk akal, Produksi padi secara nasional dilaporkan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya mulai dari tahun 2014 hingga 2017. Pada tahun 2014 produksi gabah 70.846.465 ton, di tahun 2015 naik menjadi 75.397.841 ton, pada tahun 2016 produksi naik mencapai 79.354.767 ton, dan sampai akhir 2017 produksi nasional mencapai 81.382.451 ton.

Jika dibandingkan dengan tingkat konsumsi nasional sebesar 28 juta ton per tahun, semestinya kita sudah mengalami surplus beras, sebab susut gabah kering giling menjadi beras hanya 38% maksimal. Dengan kata lain, 62% gabah kering giling menjadi beras. Hal ini juga dikuatkan dengan data BPS dan pernyataan Menteri Pertanian. Menjadi aneh dan tidak masuk akal kemudian jika Pemerintah Jokowi-JK terus melakukan Impor beras.

Dalam catatan sepanjang pemerintah Jokowi-JK, Impor mengalami kenaikan bersamaan dengan naiknya produksi padi nasional. Pada tahun 2014 impor beras sebesar 503 ribu ton dan pada tahun 2015 naik menjadi 861 ribu ton. Kemudian pada tahun 2016 naik 1,2 juta ton dan sampai bulan Mei 2017 Pemerintah Jokowi sudah melakukan impor sebesar 94 ribu ton.

Kebijakan impor selama ini terbukti gagal mengatasi masalah tingginya harga beras di pasaran. Faktaya harga beras terus mangalami kenaikan dari tahun ke tahun, bahkan harga beras di pasar sebagian lebih tinggi dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu sebesar Rp. 9.450/kg untuk beras medium dan Rp. 12.800/kg untuk beras premium. Hal ini membuktikan ketidak berdayaan pemerintah menghadapai pemonopoli beras yang melakukan spekulan harga di pasaran, meskipun pemerintah juga melakukan operasi pasar melalui Bulog dari waktu ke waktu. Kenyataan ini tentu saja terus membebani rakyat karena tingkat pendapatan yang terus merosot akibat harga kebutuhan hidup semakin tinggi.

Berdasarkan data dan fakta yang ada, penulis menilai kebijakan pemerintah melakukan impor 500.000 ton beras dari Vietnam dan Thailand, adalah kebijakan untuk melayani kepentingan Imperiliasme (Kapitalis monopoli asing). Hal ini dikuatkan oleh desakan dari pemerintah pengekspor beras. Selain itu, kebijakan impor beras hanyalah untuk mengejar keuntungan yang lebih besar bagi pemerintah. Dengan melakukan impor beras, pemerintah mendapat keuntungan yang jauh lebih besar dari pada membeli beras petani dalam negeri. Karena harga ekspor beras Vietnam hanya Rp. 5.200/kg sedangkan harga beras ekspor Thailand Rp. 5.300/kg.

Kebijakan itu jelas merugikan petani dan rakyat Indonesia. Pemerintah seharusnya fokus dalam peningkatan produksi pertanian dan kedaulatan pangan dengan menjalankan program reforma agraria sejati, serta konsisten memutus ketergantungan pertanian kita atas bibit, pupuk, obat, dan teknologi dari asing yang menjadi sebab utama tingginya biaya produksi pertanian di Indonesia.

-Abdul Jalil

Tinggalkan Balasan